Sumber : Kompas 22 Juli 2009
Komisi Hak Asasi Disahkan
Komitmen ASEAN terhadap upaya perlindungan hak asasi manusia dipertegas dengan mengesahkan pembentukan Komisi Hak Asasi Manusia.
Namun, pembentukan komisi pemantauan
rlindungan HAM itu menimbulkan keraguan, apakah bisa dilaksanakan. Jangan-jangan komisi itu tidak bergigi. Keraguan lebih terkait terhadap sikap ASEAN yang terkesan kurang keras terhadap junta militer Myanmar, yang jelas-jelas melanggar hak asasi dan memasung demokrasi.
Sebagai tanggapan atas keraguan itu, para menteri luar negeri ASEAN yang bertemu di Phuket, Thailand, awal pekan ini, menegaskan akan mewujudkan komitmen terhadap hak asasi secara sungguh-sungguh.
Pertemuan Phuket juga dimanfaatkan para menlu ASEAN untuk mengecam teror bom di Jakarta hari Jumat lalu. Kecaman diarahkan pula kepada Korea Utara yang terus saja menjalankan program senjata nuklir, tanpa peduli terhadap keberatan dunia internasional.
Terlepas dari keraguan atas kesungguhan menegakkan HAM di tingkat kawasan, pembentukan komisi pembantuan HAM tetap dipandang sebagai langkah maju. Lebih baik memulai daripada dibiarkan terkatung-katung. Pembentukan komisi pemantau merupakan langkah awal menuju upaya perlindungan HAM di kawasan ASEAN. Komisi yang akan diresmikan dalam pertemuan puncak Oktober mendatang itu diharapkan akan menjadi instrumen penting dalam upaya menegakkan HAM.
Kehadiran komisi itu dianggap penting untuk memantau dan merekam pelanggaran HAM di semua negara anggota ASEAN. Bahkan ada yang berpandangan, sekalipun bentuk sanksi bagi pelanggar belum dirumuskan, penyingkapan kasus pelanggaran HAM sudah cukup menghardik pelaku pelanggaran.
Segera terbayang bagaimana ASEAN dapat menjatuhkan sanksi terhadap junta Myanmar, yang melanggar HAM dan mematikan proses demokratisasi. Dunia Barat terus mempersoalkan, mengapa ASEAN tidak ikut menjatuhkan sanksi ekonomi dan militer atas Myanmar. ASEAN menolak pendekatan Barat yang menekankan sanksi karena lebih percaya pada pendekatan perangkulan.
ASEAN berkeyakinan, pendekatan perangkulan yang sesuai dengan budaya Timur lebih efektif ketimbang pendekatan yang bersifat sanksi. Namun, pendekatan yang bersifat perangkulan maupun sanksi sampai sekarang tidak efektif menghentikan represi junta Myanmar.
Junta Myanmar masih menahan sekitar 2.000 lawan politik, termasuk tokoh oposisi Aung San Suu Kyi. Perilaku represif junta terus bertahan meski mendapat tekanan keras dunia internasional. Tantangan ASEAN dalam menghadapi persoalan junta Myanmar memang tidak kecil, tetapi kesulitan itu diharapkan tidak melemahkan tekad ASEAN menegakkan HAM di kawasan ini.
0 komentar: